Inilah Survey Sistem Khilafah

Data Ekonomi Indonesia sebelumnya sempat dikejutkan oleh adanya pemberitaan terkait defisit neraca dagang nasional yang pertama kalinya dalam sejarah sangat besar. Defisit ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sangat terpaut jauh sekali. Penyebab utama banyaknya defisit menyebutkan bahwa Data Bisnis Indonesia banyak sekali melakukan impor komoditas dan juga non komoditas. Selain itu, impor migas dan non migas juga turut mewarnai defisit neraca dagang nasional pada tahun 2018 tersebut. Dari sektor perekonomian nasional Indonesia mesti ada perbaikan yang optimal.

Databoks

Di sisi lain, kondisi politik nasional tengah menghadapi kontes politik akbar untuk memili presiden dan wakil presiden 3 bulan mendatang di tahun 2019. Di sisi lain, ideologi Khilafah sempat muncul dan eksis mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara melalui organisasi Hizbut Tahrir Indonesia yang akhirnya resmi dibubarkan oleh pemerintah. Lalu, apakah ideologi ini benar - benar telah hilang dari benak para kaum muda Indonesia, atau cenderung akan tetap ada dan menjadi gerakan baru yang dapat mengancam pancasila. Dilansir dari Databoks, survey yang dilakukan oleh IDN Research Institute menyebutkan bahwa 1 dari 5 millenial setuju terhadap sistem pemerintahan khilafah. Di dalam laporan IDN Research Institute dengan judul Indonesia Milenial dilakukan pada tanggal 20 Agustus sampai dengan 6 September 2018 yang melibatkan sebanyak 1.400 responden yang tersebar di 12 Kota Besar Indonesia. Pemilihan sampel menggunakan pemilihan sampel secara acak atau metode multistage random sampling dan menggunakan metode survey interview face to face interview dengan tingkat kesalahan atau margin of error sebesar 2,62%.

Dari hasil survey tersebut menunjukan bahwa sebanyak 19,5% kaum millenial menyatakan setuju untuk mendukung Indonesia menjadi sistem khilafah atau menyatakan setuju Indonesia lebih ideal menjadi negara kihilafah. Sementara itu sebanyak 81,5% responden dengan rentang usia dari 20 sampai dengan 35 tahun tetap mendukung negara kesatuan Republik Indonesia. Dilansir juga dari https://databoks.katadata.co.id/ , meskipun secara umum generasi millenial tidak berpaham khilafah, akan tetapi adanya potensi sebesar 19,5% harus dapat diperhatikan secara mendalam oleh pemerintah. Potensi khilafah tersebut kebanyakan berasal dari millenial wanita dan millenial senior.

Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir 2019

Polemik Pembebasan Tersangka kasus Bom Bali Abu Bakar Ba'asyir semakin melebar dan menimbulkan sejumlah kritik baik dari dalam negeri maupun dunia internasional. Sebelumnya Pemerintah Indonesia berencana membebaskan Abu Bakar Ba'asyir tanpa syarat. Hal ini dipertegas oleh penasihat hukum PResiden Jokowi, Yusril Ihza Mahendra yang mengungkapkan bahwa dirinya telah berhasil untuk meyakinkan Presiden Jokowi untuk dapat membebaskan Abu Bakar Ba'asyir pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo dengan alasan ABu Bakar Ba'asyir telah menempuh masa hukuman 9 tahun dari total sanksi pidana selama 15 tahun.

Abu Bakar Ba'asyir

Dengan alasan seperti ini, Yusril yakin bahwa ABu Bakar BA'asyir dapat bebas tanpa syarat. Hal ini pun diamini oleh Presiden Jokowi agar pembebasan ini dapat dilakukan secepatnya. AKan tetapi, sjumlah kritikan datang terkait keputusan Presiden tersebut.

Kritikan ini datang dari Australia dan dari dalam negeri melalui Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) yang mempertanyakan tekait skema pembebasan Abu bakar Ba'asyir. Anggara Suwahju, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengutip keterangan dari kuasa hukum Abu Bakar Ba'asyir yang menjelaskan bahwa kema pembebasannya bukanlah bersyarat, grasi dan juga amnesti.

Jadwal Lelang Blok Makassar Strait

Blok Makassar Strait akan kembali dilelang oleh kementerian ESDM (energi dan sumber daya mineral). Selain Blok Makassar Strait, Kementerian ESDM juga akan melelang Blok West Kampar dan Blok Selat Panjang di tahun yang sama yakni 2019. Jadwal pelelangan ini tentunya mundur dari rencana semula yang akan dilelang pada tahun 2018 yang lalu.

Blok Makassar Strait

Djoko Siswanto, Direktur Jenderal Migas Kementerian energi dan sumber daya mineral menyebutkan bahwasannya blok makassar strait akan dilelang pada tahun 2019 dikarenakan evaluasi telah selesai dilakukan. Pada awalnya, blok makassar strait ini telah dikelola oleh Chevron Indonesia dan termasuk kedalam proyek IDD. Namun pada kahirnya kementerian energi dan sumber daya mineral meminta agar nantinya blok makassar strait dikeluarkan dari proyek IDD dengan alasan agar biaya jadi lebih efisien.

Sebelumnya Pemerintah juga telah melelang blok makassar strait pada bulan agustus 2018 yang lalu dengan rencana pengelolaan pada tahun 2020. Akan tetapi belum ada pemenang dari lelang blok makassar strait dikarenakan tidak terpenuhinya persyaratan yang diminta oleh Pemerintah.

Antisipasi Tsunami BMKG

Antisipasi Tsunami hendaknya harus segera dilakukan mengingat Indonesia dikelilingi oleh lautan dan banyaknya korban yang ditimbulkan akibat gempa bumi dan tsunami. Untuk itu, badan geologi Kementerian ESDM (energi dan sumber daya mineral) merekomendasikan kepada BMKG (badan meteorologi, klimatologi dan Geofisika) agar memasang "tidal gaude" pada pulau rakata yang berlokasi di selat sunda untuk dapat memberikan peringatan dini terkait tsunami yang diakibatkan oleh segala aktivitas gunung anak krakatau.

Antisipasi Tsunami

Untuk diketahui, tidal gaude adalah suatu alat pengukur yang dapat mengukur pasang surut air laut. Antonius Rardomopurbo, sektretaris Badan Geologi nasional menerangkan bahwa pemilihan pulau rakata untuk dijadikan tempat peletakan tidal gaude ditinjau dari berbagai aspek yakni salah satunya pdidasarkan pada pertimbangan dari sebaran struktur geologi yang berada di selat sunda.

Sementara itu, hasil dari evaluasi seismik dan data visual PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi) badan geologi kementerian energi dan sumber daya mineral terkait gunung anak krakatau hingga pada tanggal 30 Desember 2018 telah terjadi letusan surtseyan dua jam sekali dengan frekuensi yang minim.

Rangkuman Kaleidoskop Ekonomi

Kaleidoskop Ekonomi yang terjadi di tahun 2018 sangat beragam. Mulai dari adanya berita terkait sektor pertambangan, beragam isu politik, ekonomi, sosial, keagamaan, dan budaya. Dalam artikel ini akan dirangkum secara singkat beragam informasi yang terjadi selama kurun waktu 2018 di Indonesia.

Kaleidoskop Ekonomi

Pada sektor pertambangan, Indonesia berhasil merebut sebanyak 51,2% saham dari freeport melalui perusahaan PT Inalum. Di sektor infrastruktur, Indonesia memiliki jalan tol yang tersambung dari Tol Merak menuju surabaya yang tentunya diharapkan dapat menggenjot roda perekonomian nasional. Pada sektor energi, Eni telah menemukan cadangan gas yang baru di merakes east dengan pengeboran sedalam 3.400 meter dan kedalaman air sedalam 1.592 meter. Di sektor digital Kominfo telah kembali meluncurkan portal Indonesia.go.id.

Sementara itu disektor energi lainnya, Proyek pembangkit listrik terbesar di Asia tenggara telah dimulai. Di sektor ekonomi makro, era bunga bank tinggi telah dimulai yang memaksa BI memotong proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional 2019 dan masih banyak kaledioskop yang lainnya.

Prestasi Penerimaan Pajak 2018

Penerimaan Pajak 2018 dinilai kredibel, hal ini dikarenakan kinerja pemerintah dalam menarik pajak nasional yang berada di dalam negeri maupun luar negeri berjalan dengan optimal. CITA (Center for Indonesia Taxation Analysis) berpendapat bahwa pengelolaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun anggara 2018 dinilai lebih kredibel daripada pengelolaan APBN tahun anggaran 2017.

Penerimaan Pajak 2018

Hal ini didasari oleh pertimbangan lembaga pengkajian pajak yang menilai bahwa target pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dinilai realistis untuk dicapai. Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis menerangkan bahwa perencanaan target yang telah dibuat oleh Pemerintah dinilai lebih moderat.

Sementara itu, pertumbuhan penerimaan pajak yang berada dalam Anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2018 ditargetkan naik sebesar 10,94% dari target Anggaran pendapatan dan belanja negara-perubahan atau APBN-P tahun 2017 yang sebesar 1.283,6 triliun rupiah. Yustinus, juga menyebutkan bahwa berkat adanya kenaikan yang moderat dan realistis maka pemerintha juga tidak turut mengubah target penerimaan pajak ditengah tahun 2018 yang lalu.

Prestasi Penyaluran BBM Satu Harga

Penyaluran BBM Satu Harga saecara nasional dinilai telah melebihi target ayng telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini artinya tidak ada lagi sisi kecemburuan antara rakyat Indonesia terkait harga bahan bakar minyak yang tidak merata.

Penyaluran BBM Satu Harga

BPH Migas (adan Pengatur Hilir Minyak dan Gas) telah mengumumkan bahwasannya program BBM (bahan bakar minyak) satu harga telah melampaui target yang telah ditetapkan selama periode tahun 2018 yakni sebanyak 73 SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang hingga kini telah berdiri sebanyak 74 SPBU baik kompak maupun mini. Secara akumulasi total, semenjak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 Bahan bakar minyak satru harga telah mencapai sebanyak 131 titik.

Sebanyak 131 titik ini dengan rincian sebagai berikut, yakni sebanyak 29 titik di pulau sumatera, 33 titik di pulau kalimantan, 14 titik di pulau sulawesi, 3 titik di pulau jawa dan madura, 1 titik di pulau bali, 14 titik di pulau nusa tenggara barat dan nusa tenggara timur, 11 titik di daerah maluku, dan sebanyak 26 titik berada di papua barat.